Pemerintah Resmi Bentuk Badan Restorasi Gambut

Bogor, 14 Januari 2016

Presiden Joko Widodo resmi membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai upaya untuk memperbaiki lahan gambut yang rusak akibat kebakaran hutan beberapa waktu lalu. Badan ini juga dimaksudkan untuk melakukan pencegahan kebakaran di lahan gambut di masa yang akan datang.

Badan Restorasi Gambut dibentuk melalui Peraturan Presiden No.1 tahun 2016. Badan ini akan beroperasi menggunakan APBN mulai Januari 2016.

"Saya ingin menyampaikan telah terbentuknya Badan Restorasi Gambut melalui Perpres yang sudah saya tandatangani 6 Januari lalu," kata Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/1/2016) sebagaimana yang dikutip dari Kompas.com

Tugas utama BRG adalah mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di 7 Provinsi yaitu, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Struktural BRG terdiri dari kepala badan, sekretaris badan, dan empat deputi.

BRG juga akan didukung oleh tim pengarah teknis, yakni para gubernur yang terlibat, dan tim ahli dari perguruan tinggi, profesional, lembaga penelitian, dan tokoh masyarakat. Masa tugas BRG akan berakhir pada 31 Desember 2020.

BRG akan memulai restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Meranti.

"Kami memproyeksikan untuk mengelola ekosistem lahan gambut ini pada sekitar 2 juta hektar," ucap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

 

Sumber: kompas.com dan antaranews.com (130116)

 

-AY-