Komitmen Indonesia Untuk Turunkan Emisi Dunia Dipertegas Di CoP 22 Marrakech

Bogor, 7 Desember 2016

Pertemuan Negara Pihak UNFCCC yang ke-22 (COP 22) resmi dibuka pada Senin, 7 November 2016 di Marakesh, Maroko. Pertemuan tersebut diselenggarakan dari tanggal 7-18 November 2016 dengan fokus pada pembahasan impelementasi Paris Agreement.

Dalam pembukaan COP 22 tersebut, Executive Secretary UNFCCC, Patricia Espinosa, menekankan beberapa poin penting, yaitu: (1) Pendanaan iklim. Diperlukan adanya perkiraan kebutuhan (predictability needs) pendanaan untuk kegiatan pembangunan rendah karbon dan memperkuat tingkat resiliensi terhadap perubahan iklim; (2) NDC. Penerapan NDC harus terintegrasi ke dalam pembangunan nasional di masing-masing negara; (3) Peningkatan kapasitas. Diharapkan negara-negara berkembang secara progresif meningkatkan kapasitasnya dalam isu- isu perubahan iklim; (4) Transfer teknologi. Negara-negara maju ditekankan untuk melakukan transfer teknologi dan inovasi untuk mengoptimalisasi capaian perubahan iklim; (5) Perkembangan isu terkait loss and damage; (6) Keterlibatan Non Party Actors. Partisipasi dan keberpihakan semua pihak dalam pengendalian perubahan iklim di masing-masing negara.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dalam berbagai kesempatan mengingatkan mengenai pentingnya kerjasama antara negara untuk merealisasikan Paris Agreement. "Paris Agreement mengamanatkan peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral yang lebih efektif dan efisien untuk melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan pendanaan, alih teknologi, peningkatan kapasitas yang didukung dengan mekanime transparansi serta tata kelola yang berkelanjutan".

Untuk mencapai target Paris Agreement tersebut, setiap negara harus berkontribusi dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dituangkan dalam dokumen Kontribusi Secara Nasional (NDC). Selain itu juga, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2016.

Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya juga menyatakan bahwa Ratifikasi dan NDC merupakan kerjasama yang baik antara lembaga terkait di nasional termasuk DPR dan Kementerian dan Lembaga serta berbagai pihak lainnya. "Ini merupakan langkah awal dalam upaya bersama dan gerakan nasional dalam pengendalian perubahan iklim di Indonesia", lanjutnya.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK, Nur Masripatin menjelaskan bahwa dalam NDC tersebut, masyarakat, baik masyarakat Indonesia maupun Internasional dapat memperoleh gambaran tentang upaya penurunan emisi per sektor. Selanjutnya, bagaimana Indonesia menjalankan program adaptasi dalam konteks pembangunan rendah emisi dan berketangguhan iklim.

 

Sumber: ditjenppi.menlhk.go.id

 

-AY-