Arah Implementasi REDD+

Bogor, 10 Februari 2017

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan pertemuan membahas Perumusan Regulasi dan Strategi Implementasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017. Pertemuan tersebut dilangsungkan pada 22-25 Januari 2017 di Hotel Santika Primer Slipi Jakarta dan dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh Eselon I dan Sekretaris Ditjen/Badan lingkup Kementerian LHK.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu agenda kebijakan yang dibahas yaitu mengenai Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+. Rancangan Permen LHK tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim yaitu, Dr. Ir. Nur Masripatin M.For.Sc. Rancangan Peraturan Menteri ini merupakan langkah lanjut setelah Kementerian LHK berhasil memasukan REDD+ dalam salah satu klausul Perjanjian Paris.

Dr. Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc. mengatakan bahwa, kehadiran Permen LHK ini akan menyatukan dan mengoptimalkan aturan yang sebelumnya masih bersifat sporadis dan parsial. Selain itu, peraturan tersebut juga akan memberikan arah yang lebih detail dan kongkrit kepada Pemerintah Daerah dan pelaksana lainnya dalam implementasi REDD+.

Konsep kebijakan tersebut disambut baik oleh Menteri LHK dan menginstruksikan agar membentuk Tim Khusus dan segera menyelesaikan konsep tersebut dalam jangka waktu 2 bulan. Selain itu, Menteri LHK juga memberi tambahan tugas baru kepada Tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yaitu agar dapat sekaligus menangani perubahan iklim dengan cara menambah sumberdaya, tambahnya.

 

Sumber: ditjenppi.menlhk.go.id

 

-AY-