Indonesia NDC Kick Off: Translating NDC into Actions

Bogor, 17 Mei 2017

Threshold pemanasan global dua derajat celcius adalah setara dengan 450 PPM jumlah gas rumah kaca di atmosfer. Tahun 2015, para ahli memperkirakan volume gas rumah kaca di atmosfer telah menyentuh angka 400 PPM. Perkiraan tersebut telah menambah kekhawatiran bagi masyarakat dunia terhadap potensi dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global juga telah terasa di Indonesia ditandai dengan frekuensi kejadian banjir, longsor, angin ribut dan kebakaran hutan.

Pada tahun yang sama, negara-negara anggota UNFCCC terdiri dari 197 negara telah menghasilkan konsensus regime pengendalian perubahan iklim global baru yang didokumentasikan dalam Perjanjian Paris. Perjanjian Paris mengamanatkan pelaksanaan Nationally Determinded Contribution (NDC) untuk mengendalikan "produksi" gas rumah kaca dari aktifitas manusia terdiri dari rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di setiap negara anggota, termasuk Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai "National Focal Point untuk UNFCCC" pada 27 April 2016 mengundang para pemangku kepentingan untuk menghadiri Kick off Meeting pelaksanaan NDC. Pertemuan ini memberikan informasi tentang status terkini dan langkah nyata untuk persiapan pelaksanaan NDC, langkah penjabaran kebijakan lebih lanjut dan aksi mitigasi di setiap kategori sektor dan adaptasi di setiap kategori wilayah.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Siti Nurbaya dalam sambutannya mengingatkan kembali target penurunan emisi yang telah dijanjikan kepada global. Target Indonesia yang telah dijanjikan didalam NDC adalah menurunkan emisi GRK sebesar 29% sampai 41% dengan bantuan international. "NDC merupakan bagian penting dari Perjanjian Paris yang telah kita ratifikasi dengan UU No.16 pada tanggal 28 Oktober 2016", ujarnya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa "di dalam NDC ada lima sektor utama yang telah dihitung target penurunan emisinya termasuk di sektor hutan dan lahan sebesar 17,20%, energi sebesar 11%, limbah sebesar 0,38%, industrial process and product used/IPPU sebesar 0.10% dan sektor pertanian sebesar 0,32%".

"Setelah kita menyampaikan komitmen mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui NDC, kini adalah saatnya untuk mengimplementasikannya secara bertahap dalam bingkai konsititusi dan kerangka Nawacita agar pada periode 2020 – 2030 kita sudah berada dalam "track" yang benar", ungkapnya. Meskipun modalitas, procedure dan guidance untuk implementasi Perjanjian Paris akan diputuskan pada COP 24 tahun 2018, kita sudah harus mempersiapkannya. Presiden RI telah menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi", Lanjut Ibu Menteri.

Pelaksanaan NDC akan menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus dapat menjaga hutan, melindungi lingkungan, mengembangkan energi terbarukan, mengembangkan, pertanian rendah emisi, meningkatkan ketahanan pangan, industri yang ramah lingkungan serta pengelolaan limbah terpadu. Intinya, melaksanaakan NDC, akan memperoleh added value tanpa disadari termasuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan berkelanjutan dan yang paling penting yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan di bidang lingkungan dan perubahan iklim, kata Ibu Menteri. Ibu Menteri juga mengingatakan bahwa komitmen pelaksanaan NDC bukan hanya komitmen pemerintah tapi juga pemerintah daerah, swasta, LSM dan stakeholder lainnya. KLHK telah menyusun draft strategi implementasi NDC yang akan dikomunikasikan dengan pemangku kepentingan di Indonesia.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Dr. Nur Masripatin mengatakan untuk mendukung monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan capaian NDC, KLHK melalui Ditjen PPI telah menyediakan wadah registrasi untuk aksi-aksi mitigasi dan adaptasi serta dukungan internasional berupa Sistem Registri Nasional (SRN). Selain itu, melalui Ditjen PPI, KLHK telah menyiapkan strategi implementasi NDC yang terdiri dari 9 program mulai dari membangun ownership dan komitmen semua pihak sampai "Review and Adjustment NDC". Strategi implementasi NDC akan memudahkan setiap pemangku kepentingan terutama kementerian dan lembaga untuk menyusun aksi-aksi bersama pemangku kepentingan masing-masing, lanjut Ibu Nur.

 

Sumber: ditjenppi.menlhk.go.id

 

-AY-