Memperkuat Kepentingan Indonesia pada COP 23 yang Akan Datang

Bogor, 13 Juli 2017

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku national focal point untuk UNFCCC telah mulai melakukan persiapan untuk perundingan COP 23 yang akan diselenggarakan di Bonn, Jerman, 6-17 November 2017. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPI) menyelenggarakan "Pertemuan Kick-Off Persiapan Delegasi Indonesia Menuju COP23" pada Kamis, 6 Juli 2017. Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari berbagai perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, lembaga swadaya masyarakat dan/atau civil society organization, akademisi/perguruan tinggi, kalangan swasta, dan media.

Dalam penyampaiannya, Dr. Nur Masripatin selaku Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan mengatakan bahwa COP 23 merupakan COP penting, penentu implementasi dari Perjanjian Paris. Secara umum, misi keikutsertaan Delegasi Indonesia pada COP 23 tersebut adalah untuk memastikan kepentingan Indonesia terakomodir dalam hasil pembahasan pengaturan rinci berbagai penentu kegiatan penurunan emisi dan adaptasi yang dibahas dalam bentuk modalitas, procedure dan guideline pelaksanaan elemen-elemen kunci di dalam Perjanjian Paris. Bagi Delegasi Indonesia, hal ini menjadi sangat penting dan menentukan implementasi aksi-aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tanah air.

Lebih lanjut Ibu Nur mengatakan bahwa Indonesia akan memperkuat kepentingannya pada beberapa isu kunci termasuk elemen yang dibahas dibawah persidangan APA. Isu-isu kunci yang dimaksud adalah berkaitan dengan pedoman lebih lanjut pelaksanaan aksi mitigasi, pedoman tentang adaptation communication, transparency framework, perencanaan pelaksanaan global stocktake, peraturan komite compliance, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Paris setelah 2020. Selain itu, lanjut Ibu Nur, para delegasi akan memperjuangkan posisi Indonesia terkait dengan pendanaan iklim, land sector meliputi REDD+, reforestation and land restoration, Article 6 dari Perjanjian Paris yang meliputi Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs) dan mekanisme market and non market, agenda pertanian dan response measure.

Untuk mendukung perjuangan kepentingan tersebut, Delegasi Indonesia akan menyusun dan menyampaikan beberapa submisi sebagai bagian dari posisi Indonesia. Ibu Nur mengatakan, ada 19 submisi yang akan menjadi pegangan para anggota negosiator Delegasi Indonesia. Dari 19 submisi tersebut, dua diantaranya tentang mitigasi perubahan iklim, empat tentang adaptasi perubahan iklim, tiga tentang transparency framework, dua tentang peningkatan kapsitas, tiga tentang article 6PA, dua tentang response measures, dua tentang pendanaan iklim dan satu tentang gender dan perubahan iklim. Sebelum menuju meja perundingan di COP 23 Bonn, Jerman, Delegasi Indonesia akan mengikuti Pre COP yang akan dilaksanakan pada 17–18 Oktober 2017 di Fiji.

 

Sumber: ditjenppi.menlhk.go.id

 

-AY-