Nafas REDD+ pada COP 23

Bogor, 27 November 2017

Momentum dan proses negosiasi REDD+ dimulai dari COP 11 di Montreal tahun 2005 yang dikenal sebagai RED (Reducing Emission from Deforestation). Kemudian, berlanjut ke COP 13 di Bali menjadi REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus). Seterusnya berlangsung hingga setiap tahun hingga pada keputusan di COP 19 yang dikenal dengan "Warsawa Framework for REDD+" sampai lahirnya Article 5 Paris Agreement. Jumlah keputusan tentang REDD+ yang telah ada di bawah UNFCCC yaitu mencapai 17 keputusan.

Sejak saat itu, negosiasi secara formal tentang REDD+ di COP mulai berkurang karena telah memasuki tahap implementasi. Proses yang ada selama pertemuan SBs/COP adalah forum dengan sifatnya yang informal dan sesuai mandat COP Warsawa yaitu dilakukan "review" tentang perlu atau tidaknya kelembagaan khusus untuk "coordination of support" pada tahun 2017.

Posisi Indonesia sejak semula yaitu tidak mendukung adanya "lembaga khusus" dibawah UNFCCC yang mengelola "coordination of support" ini. Alasannya yaitu karena telah ada mekanisme yang dapat digunakan dan hal tersebut hanya akan memperpanjang birokrasi pengurusan REDD+ di tingkat internasional.

Pada COP 23 ini, isu REDD+ menjadi agenda dalam persidangan SBI yaitu melakukan review tentang "coordination of support" untuk implementasi REDD+ di negara berkembang dan membahasa tentang hasil dan kemajuan pelaksanaan REDD+. Setelah melakukan persidangan "informal consulation" dan "contact group", persidangan REDD+ yang membahas tentang kelembagaan "Coordination of Support" tersebut akhirnya mengalami kegagalan memperoleh consensus teks sebagai keputusan.

Menurut Ibu Novia Widingtyas sebagai juru runding Indonesia dalam agenda Coordination of Support for Implementation REDD+ mengatakan, bahwa "hal yang dibicarakan dalam pembahasan ini adalah badan khusus untuk mengurus REDD+ di bawah UNFCCC". Berdasarkan COP decision 10/CP 19 tentang coordination of support disepakati ada "pertemuan sukarela" mengenai REDD+ yang akan dilaksanakan setiap tahun dalam hubungannya dengan persidangan SBs tengah tahun. Fokus isi bahasan yaitu tentang keberlanjutan fungsi "pertemuan sukarela" ini, karena negara maju ingin mengakhirinya di tahun 2020.

Dukungan yang dimaksud dalam pembahasan yaitu termasuk keuangan, result based payment, dan pelaksanan REDD+ sesuai Warsawa Framework. Negara berkembang termasuk Indonesia menginginkan bahwa agar meeting yang bersifat voluntary tersebut tetap berlanjut. Menurut Ibu Novi, Indonesia tidak menginginkan adanya pengaturan kelembagaan baru, seperti Adaptation Committee, dan sejenisnya.

Menurut Ibu Nur Masripatin selaku ketua perunding dalam DELRI, mengatakan bahwa mandegnya pembahasan REDD+ tersebut tidak akan mempengaruhi implementasi program REDD+ yang berbasis Result Based Payment dan negara lain yang tidak mendukung adanya badan/lembaga khusus REDD+. Indonesia baru saja menerbitkan PP 46/2017 pada 10 November 2017, tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan. PP 46/2017 tersebut adalah dasar untuk mengembangan pembiayaan REDD+ di Indonesia dalam bentuk Badan Pelayanan Umum.

Instrumen lain yang menjadi pokok penggerak program REDD+ yaitu Forest Reference Emission Level (FREL) sebagai baseline, Sistem MRV (Measuring, Reporting and Verification), Sistem Information on Safeguard (SIS), dan Sistem Registry Nasional (SRN). Panduan terkait dengan tools tersebut yaitu telah berada pada tahap finalisasi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan bahwa pembayaran program REDD+ berbasis kinerja akan dilakukan pada tahun 2018. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang tata cara pelaksanaan REDD+ di Indonesia akan segera diterbitkan. Ringkasnya, aspek legalitas, instrumen metodologi dan pencatatan kinerja telah diselesaikan. Sisanya adalah pelaksanaan REDD+ di berbagai wilayah Indonesia. Program REDD+ adalah tumpuan dari sektor kehutanan untuk memenuhi target penurunan emisi berdasarkan NDC (Nationally Determined Contribution)

 

Sumber: ditjenppi.menlhk.go.id

 

-AY-